A SIMPLE KEY FOR INTELIJEN INDONESIA UNVEILED

A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

A Simple Key For intelijen indonesia Unveiled

Blog Article

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Attempts to market intelligence accountability are not an easy make a difference. The case of the Loss of life of human rights activist Munir Stated Thalib [31] on the flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence Procedure” following the 1998 reforms—is deadlocked. The legal course of action only tried out a person industry actor, who was reported being “an intelligence agent” and located him responsible, and 1 Formal for the Management volume of BIN who communicated While using the agent but was sooner or later acquitted.

Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka essential place

“Any person who may have a marriage that has a Terrorism Business and deliberately spreads text, attitudes or conduct, composing, or Screen with the goal of inciting someone or group of people to dedicate violence or threats of violence which may lead to a criminal act of terrorism shall be punished with imprisonment for just a utmost of five (five) many years.”

Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan crucial AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.

Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.

Ditembaknya seorang pelaku bom bunuh diri yang berlari menuju keramaian dibenarkan dengan alasan yang sama.[seventeen]

The brand new regulation also produces criminal penalties for users of CSOs. By way of example, Short article 82A states that users who violate prohibitions directed at CSOs will also be convicted. Underneath mendapatkan informasi lebih lanjut this text, members or administrators of CSOs who commit “functions of hostility” or blasphemy can experience lengthy jail sentences.

Given that the start with the 1998 reforms, the stress from civil society to perform intelligence reform was not potent more than enough. Aside from the structural political modify for instance democratic elections and amendments or cancellation of posts in the Structure and authoritarian legislation, the main security sector troubles were being only marginally dealt with.

Discourse within the reactivation of Pam Swakarsa, a state-sponsored militia, because of the Countrywide Police Main. Pam Swakarsa had a dim background in the 1998 upheaval as a civilian unit assigned to assault university student protesters while in the streets. Potentially activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.

Intelijen digunakan untuk mengontrol aktivitas lawan politik dan tokoh masyarakat yang vokal tanpa aturan hukum yang jelas. Intelijen menjadi aktivitas hitam mengerikan yang meninggalkan sejarah kelam dan traumatik pada bangsa ini.

While in the Soekarno era, the challenge with the intelligence Corporation was with the BKI coordination system at the level of institutional Management (like the Head of your Attorney General’s Place of work as well as Armed service Leadership) who weren't active in technological coordination functions. In practice, leaders usually appoint officials not competent for making immediate selections or of lower rank. Therefore, BKI, which was set up depending on Federal government Regulation no. 64 of 1958, was only under a calendar year outdated. President Soekarno then fashioned BPI by way of Governing administration Regulation no.

Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[1]

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi challenge solving malah asik menjadi issue using.

Report this page